Perizinan tambang rakyat menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh masyarakat, koperasi, maupun pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan pertambangan secara legal dan berkelanjutan. Sebelum melakukan kegiatan penambangan, terdapat sejumlah persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan legalitas yang harus dipenuhi.

Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang besar. Aktivitas pertambangan rakyat telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di berbagai daerah. Namun, potensi ekonomi tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan persoalan hukum, kerusakan lingkungan, maupun konflik sosial.

Salah satu instrumen legalitas yang dikenal dalam sektor pertambangan rakyat adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi yang terbatas.

Karena itu, masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat tidak cukup hanya memiliki atau menguasai lahan. Kegiatan pertambangan harus berada pada wilayah yang memenuhi ketentuan dan harus memiliki perizinan yang sesuai.

Apa Itu Pertambangan Rakyat?

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR.

Dalam kerangka regulasi minerba, WPR merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Sementara itu, IPR menjadi instrumen legalitas bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat penting antara:

WPR → IPR → Kegiatan Penambangan

IPR tidak dapat diajukan sembarangan pada setiap lokasi. Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

Mengapa Legalitas Tambang Rakyat Sangat Penting?

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa legalitas yang sesuai dapat menimbulkan berbagai risiko.

Di antaranya:

• risiko hukum;

• penghentian kegiatan;

• persoalan lingkungan;

• konflik dengan masyarakat;

• persoalan tata ruang;

• kesulitan dalam pemasaran hasil tambang;

• kesulitan memperoleh akses pembiayaan;

• serta risiko administratif lainnya.

Sebaliknya, kegiatan yang memiliki legalitas memberikan dasar yang lebih jelas untuk menjalankan usaha, memenuhi kewajiban lingkungan, menerapkan keselamatan pertambangan, serta mengembangkan usaha secara lebih tertib.

Pemerintah sendiri menempatkan perizinan berusaha sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur berbagai bentuk perizinan pertambangan, termasuk IUP, IUPK, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, serta perizinan lainnya.

Siapa yang Dapat Mengajukan IPR?

Dalam ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021, IPR dapat diberikan kepada:

1. Orang Perseorangan

Pemohon harus merupakan penduduk setempat.

2. Koperasi

Koperasi yang mengajukan IPR harus memiliki anggota yang merupakan penduduk setempat.

Selain itu, permohonan IPR hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR. Setiap pemohon pada prinsipnya hanya dapat diberikan satu IPR.

Hal ini penting dipahami karena pertambangan rakyat tidak berarti setiap orang dapat melakukan penambangan di sembarang lokasi.

Syarat Mengurus Izin Pertambangan Rakyat

Persyaratan dapat berbeda sesuai dengan status pemohon dan ketentuan teknis yang berlaku. Namun, PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur persyaratan dasar untuk permohonan IPR.

Persyaratan untuk Orang Perseorangan

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Surat permohonan.

2. Nomor Induk Berusaha atau NIB.

3. Salinan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

4. Surat keterangan dari kelurahan/desa yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat.

5. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan.

6. Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan perpajakan.

Persyaratan tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengajuan IPR.

Persyaratan untuk Koperasi

Bagi masyarakat yang menjalankan pertambangan secara berkelompok, koperasi dapat menjadi salah satu bentuk pemohon IPR sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dokumen koperasi dan dokumen pendukung lainnya perlu dipersiapkan secara lengkap.

Dalam praktiknya, pemeriksaan tidak hanya berkaitan dengan legalitas badan koperasi, tetapi juga lokasi WPR, dokumen lingkungan, rencana penambangan, serta persyaratan teknis lainnya.

Karena itu, proses sebaiknya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh sejak awal.

Tahapan Mengurus Izin Tambang Rakyat

Secara sederhana, proses legalisasi tambang rakyat dapat dipahami melalui beberapa tahapan berikut.

Tahap 1 — Identifikasi Komoditas

Langkah pertama adalah mengetahui jenis bahan tambang yang akan ditambang.

Misalnya:

• batuan;

• pasir;

• mineral logam tertentu;

• atau komoditas mineral lainnya.

Jenis komoditas akan memengaruhi klasifikasi usaha dan ketentuan perizinan yang harus dipenuhi.

Tahap 2 — Pemeriksaan Lokasi

Jangan langsung melakukan kegiatan penambangan hanya karena terdapat material tambang di suatu lokasi.

Lokasi perlu diperiksa terlebih dahulu, antara lain terkait:

• status WPR;

• tata ruang;

• status lahan;

• kawasan hutan;

• kondisi lingkungan;

• akses;

• batas koordinat;

• serta ketentuan kawasan lainnya.

Kepemilikan tanah tidak otomatis memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Ini merupakan salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi dalam kegiatan pertambangan.

Tahap 3 — Memastikan Lokasi Berada di WPR

Ini merupakan salah satu tahap paling penting.

Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Oleh karena itu, sebelum menyiapkan dokumen lebih jauh, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap status wilayah.

Apabila lokasi belum termasuk WPR, maka proses pengajuan IPR tidak dapat diperlakukan sama seperti lokasi yang sudah berada dalam WPR.

Tahap 4 — Menyiapkan Legalitas Pemohon

Pemohon perlu memastikan identitas dan legalitas usahanya telah sesuai.

Untuk pemohon perseorangan, salah satu dokumen penting adalah NIB.

Sementara bagi koperasi, dokumen legalitas koperasi dan dokumen pendukung lainnya perlu disiapkan sesuai ketentuan.

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa pihak yang mengajukan izin memiliki identitas dan legalitas yang jelas.

Tahap 5 — Menyiapkan Dokumen Lingkungan

Aspek lingkungan merupakan bagian penting dari kegiatan pertambangan.

Dokumen lingkungan yang diperlukan tidak boleh disamaratakan untuk semua kegiatan.

Jenis dokumen dan kewajiban lingkungan harus ditentukan berdasarkan karakteristik, skala, lokasi, serta dampak kegiatan sesuai ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Karena itu, pemohon perlu melakukan identifikasi lingkungan sejak awal dan tidak menunggu sampai kegiatan penambangan sudah berjalan.

Tahap 6 — Menyusun Rencana Penambangan

Pemegang IPR wajib memperhatikan rencana penambangan.

Dalam ketentuan PP 96/2021, sebelum melakukan kegiatan penambangan, pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun pemerintah.

Rencana tersebut paling sedikit mencakup:

• metode penambangan;

• peralatan dan perlengkapan;

• jadwal kerja;

• kebutuhan personel;

• biaya atau permodalan.

Artinya, kegiatan tambang rakyat tetap membutuhkan perencanaan.

Tahap 7 — Pengajuan Permohonan

Setelah persyaratan administratif dan dokumen pendukung disiapkan, proses permohonan dilakukan melalui mekanisme pelayanan perizinan yang berlaku.

Perlu diperhatikan bahwa pembagian kewenangan perizinan pertambangan telah mengalami beberapa perubahan.

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah provinsi, termasuk IPR dalam lingkup kewenangan yang didelegasikan.

Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan instansi dan mekanisme pelayanan yang berwenang pada saat permohonan diajukan.

Tahap 8 — Pemeriksaan dan Verifikasi

Dokumen yang diajukan dapat melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Pada tahap ini, kelengkapan dokumen menjadi sangat penting.

Kesalahan seperti:

• data identitas tidak sesuai;

• koordinat lokasi tidak akurat;

• dokumen lahan tidak jelas;

• dokumen lingkungan belum sesuai;

• status wilayah bermasalah;

• atau dokumen administratif tidak lengkap

dapat menghambat proses.

Karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum pengajuan sangat disarankan.

Tahap 9 — Penerbitan IPR

Apabila seluruh persyaratan dan proses verifikasi telah terpenuhi sesuai ketentuan, IPR dapat diterbitkan oleh pejabat/instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan regulasi yang berlaku.

IPR bukan sekadar dokumen administratif.

Pemegangnya memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan teknis, lingkungan, keselamatan, dan kewajiban lainnya.

Berapa Lama Masa Berlaku IPR?

Dalam kerangka PP 96/2021, IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 5 tahun, dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pemegang IPR perlu memperhatikan masa berlaku izin sejak awal dan tidak menunggu sampai izin mendekati masa berakhir untuk melakukan persiapan perpanjangan.

Kewajiban Pemegang IPR

Memiliki IPR bukan berarti pemegang izin bebas melakukan kegiatan pertambangan tanpa batas.

Pemegang IPR tetap memiliki kewajiban.

Di antaranya:

1. Memulai kegiatan sesuai ketentuan

Pemegang izin harus memperhatikan batas waktu dan ketentuan dimulainya kegiatan.

2. Menyusun rencana penambangan

Rencana penambangan harus memperhatikan dokumen pengelolaan WPR.

3. Mematuhi kaidah teknik pertambangan

Kegiatan harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan tata kelola pertambangan yang baik.

4. Memperhatikan lingkungan

Pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari kegiatan sejak tahap awal.

5. Memenuhi kewajiban pelaporan dan administrasi

Kewajiban administratif perlu dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan dan Batasan dalam Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat tetap memiliki batasan teknis.

PP 96/2021 antara lain mengatur bahwa pemegang IPR wajib menaati persyaratan teknis pertambangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan bahan peledak dan bahan berbahaya serta penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Karena itu, kegiatan pertambangan rakyat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan “yang penting menambang”.

Keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola usaha.

Bagaimana dengan Lahan Milik Sendiri?

Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul.

Apakah kalau tanah milik sendiri berarti boleh menambang?

Jawabannya: tidak otomatis.

Hak atas tanah dan legalitas kegiatan pertambangan merupakan dua hal yang berbeda.

Seseorang dapat memiliki tanah secara sah, tetapi kegiatan pertambangan di atas tanah tersebut tetap harus memenuhi ketentuan pertambangan, tata ruang, lingkungan, dan perizinan yang berlaku.

Karena itu, sebelum menginvestasikan modal untuk membuka tambang, status lokasi harus diperiksa terlebih dahulu.

Apa Risiko Menambang Tanpa Izin?

Menjalankan kegiatan pertambangan tanpa legalitas yang sesuai dapat menimbulkan risiko hukum dan administratif.

Risikonya dapat meliputi:

• penghentian kegiatan;

• penyitaan atau pengamanan barang tertentu sesuai proses hukum;

• sanksi administratif;

• persoalan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana;

• kerugian investasi;

• konflik sosial;

• kerusakan lingkungan;

• serta kesulitan mengembangkan usaha secara legal.

Karena itu, legalitas sebaiknya diselesaikan sebelum kegiatan penambangan dimulai, bukan setelah muncul masalah.

Kesalahan yang Sering Dilakukan Pelaku Tambang Rakyat

Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

1. Menambang terlebih dahulu, mengurus izin kemudian

Ini merupakan pendekatan yang berisiko.

2. Menganggap sertifikat tanah sebagai izin tambang

Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda.

3. Tidak memeriksa status WPR

Padahal IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

4. Mengabaikan dokumen lingkungan

Kegiatan pertambangan memiliki potensi dampak terhadap lingkungan sehingga aspek lingkungan harus dipersiapkan.

5. Menggunakan koordinat lokasi yang tidak akurat

Kesalahan koordinat dapat memengaruhi proses pemeriksaan lokasi.

6. Tidak membuat rencana penambangan

Kegiatan pertambangan membutuhkan perencanaan teknis dan operasional.

7. Mengabaikan keselamatan

Pertambangan memiliki risiko keselamatan yang harus dikelola secara serius.

Checklist Persiapan Perizinan Tambang Rakyat

Sebelum mengajukan proses perizinan, calon pemohon dapat menggunakan checklist berikut:

Checklist tersebut bersifat panduan awal. Dokumen final harus disesuaikan dengan komoditas, lokasi, status pemohon, karakteristik kegiatan, serta ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan.

Peran Konsultan dalam Pengurusan Legalitas Tambang

Mengurus perizinan pertambangan bukan hanya persoalan mengisi formulir.

Ada banyak aspek yang harus diperiksa secara terpadu:

Legalitas

↓

Lokasi

↓

WPR

↓

Tata Ruang

↓

Lingkungan

↓

Teknis Pertambangan

↓

Administrasi

↓

Perizinan

Pendamping profesional dapat membantu melakukan pemeriksaan awal, mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan, menyusun dokumen pendukung, serta membantu pemohon memahami tahapan proses.

Namun, konsultan tidak dapat menggantikan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin.

Javas Indonesia: Mitra Profesional Pengurusan Perizinan Tambang

Bagi masyarakat, koperasi, investor, maupun pelaku usaha yang sedang mempersiapkan kegiatan pertambangan, Javas Indonesia hadir sebagai mitra profesional dalam membantu proses legalitas dan dokumen pendukung kegiatan pertambangan.

Layanan dapat mencakup pendampingan sesuai kebutuhan, antara lain:

• konsultasi perizinan pertambangan;

• pendampingan legalitas tambang rakyat;

• pemeriksaan awal lokasi;

• pendampingan dokumen perizinan;

• dokumen lingkungan;

• AMDAL;

• UKL-UPL;

• kajian lingkungan;

• studi kelayakan;

• kajian teknis;

• legalitas badan usaha;

• serta pendampingan tata kelola pertambangan.

Pendekatan Javas Indonesia diarahkan untuk membantu klien memahami aspek hukum, teknis, lingkungan, dan administratif secara terpadu.

Jangan Memulai Tambang Sebelum Legalitas Jelas

Pertambangan dapat menjadi peluang ekonomi yang besar, tetapi juga memiliki risiko hukum, teknis, lingkungan, dan investasi yang tidak kecil.

Karena itu, prinsip yang perlu dipegang adalah:

Pastikan lokasi jelas, legalitas jelas, dokumen lengkap, aspek lingkungan terpenuhi, dan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan sebelum memulai penambangan.

Khusus untuk pertambangan rakyat, keberadaan WPR dan kesesuaian dengan ketentuan IPR merupakan hal yang sangat penting.

Regulasi sektor minerba juga terus mengalami perubahan. PP 96 Tahun 2021 telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025. Oleh sebab itu, persyaratan dan mekanisme pengajuan perlu selalu diverifikasi berdasarkan regulasi dan kewenangan yang berlaku pada saat permohonan dilakukan.

Konsultasikan Rencana Tambang Anda

Apakah Anda memiliki rencana:

• membuka tambang rakyat?

• mengurus IPR?

• mengembangkan koperasi pertambangan?

• mengurus legalitas usaha galian?

• menyusun dokumen lingkungan?

• membuat studi kelayakan tambang?

• atau memastikan legalitas lokasi sebelum berinvestasi?

Javas Indonesia siap menjadi mitra konsultasi dan pendampingan profesional.

Javas Indonesia

Solusi Profesional Perizinan Tambang Rakyat, Galian C, dan AMDAL Terpadu

Mitra strategis untuk membantu memastikan aspek legalitas, perizinan, lingkungan, studi kelayakan, dan tata kelola pertambangan dipersiapkan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsultasikan rencana pertambangan Anda sebelum memulai kegiatan.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum dan bukan pendapat hukum individual. Ketentuan perizinan dapat berubah dan penerapannya dapat berbeda berdasarkan komoditas, lokasi, status wilayah, bentuk pemohon, serta karakteristik kegiatan. Untuk pengajuan nyata, lakukan verifikasi terhadap regulasi dan instansi berwenang pada saat permohonan.